BOLSEL – Dedikasi dan komitmen Hi Herson Mayulu (H2M) dalam menjalankan sumpah jabatan, memperjuangkan aspirasi daerah pemilihan (Dapil) yang diwakili, untuk kesekian kali, kembali dibuktikan.
Kendatipun tidak berada di Senayan, lokasi gedung DPR RI, karena tengah memantau dan mengawal Dapil, namun H2M tetap rutin terlibat dalam agenda DPR RI, khususnya Komisi V.
BACA JUGA: Berada di Dapil, Etos Kerja H2M Terus Terjaga
Pada Rabu (27/1), H2M mengikuti Rapat Dengar Pendapat (RDP) atau yang lebih dikenal publik dengan hearing. RDP Ini digelar Komisi V DPR RI bersama Ditjen Bina Marga dan Ditjen Bina Kontruksi Kementerian PUPR Republik Indonesia.
Tampak H2M tengah mencermati materi RDP. (foto: Istimewa)
Adapun agendanya adalah membahas program kerja dari kedua Ditjen tersebut. Agenda lain yang dibahas yakni road map pembangunan jalan tol seluruh Indonesia termasuk rencana penyerahan tujuh ruas tol ke swasta dan perubahan status jalan tahun 2021.
Raker yang di pimpim langsung oleh ketua rapat Lasarus dan Nunik Prihatin Budiastuti, tersebut dimanfaatkan dengan baik oleh sejumlah anggota Komisi V, termasuk H2M untuk menyampaikan berbagai pandangan, tanggapan dan masukan seputar kedua Ditjen dan terkait pembagunan jalan tol di seluruh Indonesia.
Adapun kesimpulan RDP Komisi V DPR RI bersama Ditjen Bina Marga dan Ditjen Bina Kontruksi antaranya:
1. Komisi V DPR memberikan apresiasi kepada Ditjen Bina Marga atas capaian realisasi keuangan dan fisik 98,73% dan mendorong Ditjen Bina Kontruksi untuk meningkatkan kinerjanya pada tahun anggaran 2021 dengan selalu mengingat target waktu lelang barang dan jasa tahun anggaran (TA) 2021
2. Komisi V DPR mendorong Ditjen Bina Marga dan Ditjen Bina Kontruksi untuk meningkatkan sinkronisasi dan koordinasi dalam pelelangan barang dan jasa,
3. Komisi V DPR sepakat dengan Ditjen Bina Marga untuk mengutamakan alokasi program Padat Karya Tunai yang memberi manfaat langsung kepada masyarakat,
4. Komisi V DPR meminta kepada Ditjen Bina Marga untuk melakukan penelitian umur jalan pasca kontruksi,
5. Komisi V DPR meminta Ditjen Bina Marga untuk mengkoordinasikan dengan Badan Pengatur Jalan Tol (BPJT) agar segera melakukan perbaikan kerusakan jalan tol yang sudah operasional dalam rangka meningkatkan faktor keamanan, keselamatan dan kenyamanan pengguna jalan,
6.Komisi V DPR meminta Ditjen Bina Kontruksi dalam melakukan lelang pengadaan barang dan jasa untuk selalu melakukan koordinasi dengan unit organisasi terkait dalam rangka mencermati track record peserta lelang,
7. Komisi V DPR meminta Ditjen Bina Kontruksi untuk mengutamakan penyedia jasa konstruksi lokal dalam program Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku,
8. Komisi V DPR meminta Ditjen Bina Kontruksi untuk melakukan evaluasi terhadap proses lelang yang dilakukan oleh Balai Pelaksana Pemilihan Jasa Konstruksi (BP2JK) agar pelaksanaannya lebih transparan dan akuntabel. (*/Rmd/Rumah Aspirasi H2M)
