Lensa.news,SULUT — Adanya peristiwa yang terjadi pada Senin (15/10/18) malam hingga Selasa (16/10/18) dini hari, terkait dengan penolakan kedatangan Habib Bahar bin Smith dan Habib Hanif Al-Athas oleh beberapa Ormas di Sulawesi Utara (Sulut), hampir berujung anarkis. Namun berkat adanya pengamanan dari pihak Kepolisian sehingga kondisi kembali kondusif.
Kedatangan Habib Bahar dan Habib Hanif ke Kota Manado, tidak lain untuk menghadiri Tabligh Akbar sekaligus peringatan 7 tahun wafatnya ayah dari Habib Bahar dan Doa untuk Palu dan Donggala. Namun karena adanya kesalahpahaman sehingga hampir terjadi kericuhan yang bisa menimbulkan perpecahan.
Gubernur Sulut Olly Dondokambey kepada awak media, Rabu (17/10/18) mengatakan bahwa hal tersebut terjadi karena adanya mis komunikasi.
“Jadi semua sudah kondusif. Tadi Forum Koordinasi Umat Beragama (FKUB) dan Ormas sudah datang, saya kira ada mis komunikasi sehingga ada hal yang seperti kita lihat kemarin bagaimana. Namun puji Tuhan semua berjalan dengan baik, sehingga tidak terjadi apa-apa,” ungkap Gubernur Olly.
Untuk mencegah agar tidak terjadi kembali kesalahpahaman seperti ini, Gubernur menjelaskan, akan terlebih dahulu dibicarakan dengan Badan Kerja Sama Umat Beragama (BKSUA) agar tidak ada salah pengertian.
“Artinya hal-hal seperti itu kita bicarakan didalam pertemuan dengan BKSUA. Supaya tidak ada salah pengertian dalam kegiatan keagamaan di Sulut,” ujar Dondokambey.
Gubernur Olly juga menjelaskan, bahwa masyarakat Sulut hanya tidak ingin adanya kegiatan yang memprovokasi. Sehingga adanya perpecahan di Sulut.
“Mereka bukan menolak Habib datang di Sulut, saya kira tidak ada yang menolak seperti itu. Karena banyak ulama-ulama yang datang. Namun yang mereka inginkan jangan ada yang memprovokasi sehingga ada perpecahan di Sulut,” terang Olly Dondokambey.
Olly pun menghimbau agar seluruh masyarakat turut menjaga keamanan di Sulut. “Keamanan bukam hanya tugas Pemerintah, tetapi semua masyarakat juga harus turut menjaga keamanan. Masyarakat yang paling penting karena berada di lapangan, Pemerintah hanya mengambil kebijakan,” tandasnya.
(Tri Ismail)
