Lensa.news, Boltim—Kembali, Pemerintah daerah (Pemda) Kabupaten Bolaang Mongondow Timur (Boltim) mendapatkan nilai baik atas penilaian Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP), dengan nilai B dari menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (Kemenpan-RB) Syafruddin.
Bupati Boltim Sehan S Landjar SH yang diwakilkan Sekretaris daerah (Sekda) Kabupaten Boltim Ir Muhammad Assagaf menghadiri acara penyerahan SAKIP Award Tahun 2018, yang dilaksanakan di Four Points by Sheraton Makassar Selasa (19/2/2019) hari ini.
Akan hal ini, Bupati menyampaikan syukurkan karena Kabupaten Boltim kembali mendapatkan penilaian yang baik dari Pemerintah pusat melalui KeMenPan RB. “AlhamduLillah, Atas penilaian KeMenPan RB Boltim untuk Lakip mendapat nilai B, dan langsung di terima oleh Sekda Assagaf,” katanya.
Diterimanya penilaian baik ini pun, diberi apresiasi oleh Bupati Sehan. Dia menjelaskan jika peran panglima Aparatur Sipil Negara (ASN) yakni Sekda Boltim, sangat berdampak pada hasi evaluasi AKIP. “Saya beri apresiasi atas upaya dan kerja keras dari seluruh pemangku kepentingan di jajaran Pemda Kabupaten Boltim dalam hal ini ASN yang di motori oleh Sekda. Dimana tidak pernah berhenti untuk melakukan perbaikan guna peningkatan kinerja sehingga dari tahun ke tahun hasil yang di peroleh semakin baik dan mendekati sempurna, termasuk Lakip yang menjadi ukuran kinerja atas pelaksanaan program sesuai visi misi Daerah,” kata Eyang sapaan akrab Bupati Sehan, via Whatsapp sore ini.
Untuk diketahui, SAKIP Award 2018 merupakan agenda tahunan yg dilaksanakan dalam rangka memetakan implementasi SAKIP melalui penyerahan hasil evaluasi Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP) kepada pemerintah provinsi dan kabupaten/kota. kali ini, Kemepan-RB mengelar SAKIP Award 2018 di Makasar.
Sementara ditempat terpisah, Sekda Ir Muhammad Assagaf mengatakan kendati menerima predikt B, hal ini tidak menjadikan Pemkab Boltim berdiam diri dan akan terus memacu kinerja untuk lebh meningkatkan kapasitas pelayanan dan akuntabilitas pemerintah daerah. “Masih banyak yang perlu dibenahi dalam membangun SAKIP, baik berupa standar belanja berbasis program, adanya inovasi dan memastikan capaian outcome, serta rasionalisasi kegiatan agar lebih memudahkan pengendalian pada setiap program strategis pemerintah daerah,” ujar Sekda kepada salah satu wartawan online, Selasa (19/2/2019). (mg4).
