Lensa.News,Boltim—Pernyataan dari sejumlah kepala Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) Kabupaten Bolaang Mongondow Timur (Boltim) dianggap keliru oleh Bagian Unit Layanan Pengadaan (ULP) Boltim. Dimana pihaknya menjadi penyebab lambatnya penyerapan anggaran di pemerintah daerah (Pemda) kabupaten Boltim. Ini disampaikan Kepala Bagian ULP Boltim, Haris Soemanta bahwa pihaknya selalu siap untuk Layanan Pengadaan Secara Elektronik (LPSE). “Soalnya terkesan, instansi yang kami pimpin ini, menahan paket proyek untuk ditender,” ujarnya.
Soemanta menjelaskan, misalnya paket yang diserahkan dari Dinas PUPR Kabupaten Boltim ke pihaknya hanya berjumlah 27 paket proyek, pertanggal Rabu (08/05/2019) kemarin, dan sudah ada sekitar 7 paket yang sudah di input melalui LPSE. “Baru masuk pertanggal kemarin, itu pun sudah ada 27 proyek yang ditender. Tidak ada 60-an paket. Yang sudah kami lelang baru proyek yang anggarannya dari Dana Alokasi Khusus (DAK). Berarti masih ada sisa 20 paket proyek yang akan kami lelang. dan itu akan kami lakukan pekan depan,” tukasnya saat ditemui di ruang kerjanya, Kamis (09/05/2019) siang tadi.
Ai sapaan Soemanta menambahkan jika pihaknya tidak pernah mau menahan paket kegiatan dari dinas mana pun termasuk dari Dinas PUPR. “Perbaikan document paket baru dilakukan. Jika sudah lengkap, pasti langsung kita tender. Kami mohon pengertian dari sejumlah rekan pimpinan seluruh instansi yang akan memasukan paket kegiatan di ULP,” tambahnya.
Sebelumnya, disalah satu media cetak Kadis PUPR Boltim Abdul Muis, bahwa keterlambatan tender tentu akan berpengaruh terhadap serapan anggaran. “Memangg ada perubahan aturan tentang pengadaan barang dan jasa. Sehingga menjadi pemicu lambatnya proses tender,” ujar Muis. (mg4).
