Lensa.News.Bolmong–Sehari dua agenda Rapat Dengar Pendapat (RDP) berlangsung di Gedung Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Bolaang Mingondow (Bolmong), Senin (11/02/2019) sejak pagi hingga sore tadi. RDP pertama dengan Dinas Pertanian Kabupaten Bolmong, kemudian dilanjutkan dengan RDP bersama dua Lembaga Keuangan yakni PT Bank Sulawesi Utara Gorontalo (BSG) dan dengan PT Bank Nasional Indonesia (BNI).
Agenda pertama yang digelar di ruang rapat Komisi II gedung DPRD itu, di pimpin oleh Ketua Komisi III Evanglin Mahabir dan membahas soal tindak lanjut guna memenuhi kebutuhan petani soal pupuk di Kabupaten Bolmong. oleh pimpinan Komisi III, pun meminta Kadis Pertanian untuk menjelaskan permasalahan terjadinya kelangkaan pupuk di Bolmong. hasil dari RDP tersebut, Dinas Pertanian Bolmong menjelaskan harga dua jenis Pupuk subsudi dan non subsidi yang beredar di wilayah Bolmong. dimana, untuk pupuk bersubsidi diatur lewat Peraturan Menteri Pertanian dengan wajib menyusun Rencana Defenitif Kerja Kelompok (RDKK).
Meski begitu, Ketua DPRD Bolmong Welty Komaling berharap Dinas Pertanian segera mencari solusi dan segera menyelesaikan permasalahan kelangkaan pupuk di Bolmong, “Karena ini kebutuhan mendesak dari masyarakat terutama para petani. sehingga kami DPRD akan mendorong Dinas Pertanian untuk menyelesaikan kelangkaan pupuk yang terjadi saat ini,” tegasnya.
Pun menurut Kadis pertanian Bolmong, Raymond Ratu menjelaskan, bahwa di tahun 2019 Bolmong dapat jatah 7.605 ton pupuk urea. Tiap kecamatan dialokasikan pupuk berdasarkan RDKK. “Jadi, pupuk subsidi langka berdasarkan laporan masyarakat, tapi pupuknya sudah ada tinggal pengambilannya harus sesuai aturan dan harus memiliki kelompok. RDKK sudah paten menjadi acuan mendapatkan pupuk bagi petani. Kabupaten Bolmong sendiri mengusulkan hampir 30.000 hektare, dan tidak terakomodir semua. Kalau bisa petani berdasi tidak menggunakan pupuk bersubsidi, sehingga diberikan kepada petani yang membutuhkan,” imbuhnya.
RDP selanjutnya, bersama manajemen PT BSG dan PT BNI membahas solusi atas pemotongan kredit pinjaman Aparatur Sipil Negara (ASN) di Kabupaten Bolmong, karena Rekening Kas Umum Daerah (RKUD) Pemda Bolmong sebesar Rp1,2 Triliun telah dipindahkan dari BSG ke BNI sejak Mei 2018.
Pertemuan tersebut menghasilkan rekomendasi dan surat kuasa dari PT BNI ke PT BSG agar kredit macet milik ratusan ASN bisa di potong langsung oleh pihak BNI. sambil menunggu arahan pimpinan daerah dan juga pimpinan PT BNI. “Kami berlaku sebagai fasilitator. agar kedepan semua baik, tidak ada yang merasa dirugikan dan sama-sama bisa lebih baik melayani masyarakat dan juga pegawai di Bolmong,” harap Welty yang didampinggi sejumlah anggota dewan.
Turut hadir, para anggota DPRD Bolmong Evanglin Mahabir, Tony Tumbelaka, Ramli Manggopa, Donny Lumenta, Mas’ud Lauma, Marthen Tangkere, Dedi Senduk, Slamet Kohongia, Sunny Dampi, I Nengah Sukarma, Swempry Rugian, Masud Lauma dan Ferry Rengkuan. (mg3/Adve).
