BOLMONG — Pemkab Bolmong laksanakan Bimbingan teknis (Bimtek) penatausahaan anggaran dan akuntansi pelaporan Sistem Informasi Pemerintahan Daerah (SIPD) Tahun Anggaran (TA) 2021, Kamis (16/12) di Hotel Mercure Manado.
Bimtek tersebut dibuka langsung Wakil Bupati Bolmong Yanny Rony Tuuk dan menghadirkan narasumber dari Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri), serta diikuti oleh seluruh Kepala OPD lingkup Pemkab Bolmong.
Wabup Yanny mewakili Bupati Yasti Soepredjo Mokoagow dalam sambutannya mengatakan, atas nama pemerintah Kabupaten Bolmong sangat menyambut baik dan memberikan apresiasi sekaligus ucapan terima kasih Kepada Badan Keuangan Daerah, nara sumber Bimtek dari Kementerian Dalam Negeri atas pelaksanaan kegiatan kali ini.
“Bimtek ini sangat penting dan strategis, guna memberikan kontribusi positif terhadap pengelolaan keuangan daerah yang semakin baik,” ungkap Yanny.
Undang-undang nomor 23 tahun 2014 tentang pemerintahan daerah kata dia, merupakan dinamika perkembangan pemerintah daerah dalam rangka menjawab permasalahan yang terjadi pada pemerintahan.
Perubahan kebijakan pemerintahan daerah telah memberikan dampak terhadap berbagai peraturan perundang undangan yang mengatur mengenai pemerintahan daerah. Termasuk perencanaan pembangunan dan pengelolaan keuangan daerah.
“Peraturan menteri dalam negeri nomor 70 tahun 2019 tentang sistem informasi pemerintahan daerah, yang kemudian dijabarkan dalam Permendagri nomor 90 tahun 2019 tentang klarifkasi, kodefikasi dan nomenklatur perencanaan pembangunan dan keuangan daerah,” ujarnya.
Menurutnya, kedua regulasi ini menganut pola pendekatan berbasis kinerja, sehingga pemerintah daerah diharapkan akan lebih fokus pada kinerja terukur melalui program kerja, yang nantinya mempermudah dalam melakukan pengukuran kinerja guna pencapaian tujuan dan sasaran pelayanan publik.
Namun di sisi lain, dalam implementasinya masih terdapat banyak kendala yang terjadi dalam perencanaan dan penyusunan anggaran melalui SIPD, khususnya keterbatasan pengetahuan terkait dengan pemetaan program dan kegiatan yang akan dituangkan dalam bentuk rencana kerja dan anggaran, penatausahaan serta pelaporan.
“Untuk meningkatkan pengetahuan dan pemahaman perlu dilakukan Bimtek bagi pejabat pengelola keuangan ditiap perangkat daerah,” tuturnya.
Wabup Yanny menegaskan, SIPD menjadi solusi terbaik saat ini dalam mewujudkan tata kelola dan manajemen sistem pemerintahan berbasis elektornik secara nasional. Agar terwujud tata kelola pemerintahan daerah yang semakin baik, transparan, partisipatif, akuntabel, tertib dan disiplin angaran.
Selain itu meminta dukungan dari seluruh perangkat daerah, sehingga penyelenggaran Bimtek ini dapat berjalan dengan baik dan menghasilkan aparatur pemerintah yang berkualitas dan berintegritas dalam dalam mengelola aplikasi.
“Kepada peserta Bimtek, benar-benar memanfaatkan kesempatan yang baik ini untuk sharing knowledge dan menciptakan pemahaman yang sama. Tolong dicatat dan digarisbawahi oleh BKD dan Inspektorat, bahwa setelah pelaksanaan Bimtek ini, saya akan monitoring. Jika ada ASN yang tidak paham tupoksinya dan bukan dia yang mengerjakan, saya minta yang bersangkutan segera dipindahkan,” tegas Yanny. (irw)
