Lensa.news, BOLMONG – Untuk permasalahan asset Daerah, Organiasai Perangkat Daerah (OPD) Kabupaten Bolaang Mongondow masih ada yang belum menyelesaikan permasalahan asset.
Hal ini dijelaskan olek Kepala Badan Keuangan Daerah (BKD) Bolmong, Rio Lombone. Menurutnya masih ada 4 OPD belum terurai yang nilainya mendekati Rp.3 Miliar, dari beberapa OPD tersebut nantinya ditargetkan akan selesai pada pertengahan bulan Februari 2020.
” Kami berusaha menargetkan pada pertengahan Februari 2020 nilai asset yang belum terurai di empat OPD yakni di Dinas Kesehatan, Dinas Pendidikan, Sekretariat Daerah dan Dinas Pertanian dapat diselesaikan, yang nilainya mendekati Rp 3 Miliar.” Ungkap Rio.
Dalam hal ini, Rio Lombone juga mengakui pihaknya dalam waktu dekat akan melakukan pelaporan atas penelusuran asset ke BPK. “Terakhir kami melakukan pelaporan secara menyeluruh disertai dengan dokumen pada Desember 2019, posisi waktu itu nilai yang masih harus di telusuri sekitar Rp 32 Miliar. Namun awal Januari sudah ada progress yang cukup baik, karena untuk asset Dinas Pekerjaan Uumum (PU) sudah selesai diurai tinggal penyerahan dokumennya, dan ini juga yang akan kita lakukan dalam waktu dekat. Kita akan laporkan progress terakhir Rp 8,8 Miliar disertai dengan dokumen ke BPK. Sebelumnya juga sudah kita sampaikan, namun belum disertai dengan dokumen,”Terang Rio.
Lebih lanjut Rio mengakui pihaknya akan berusaha sebaik mungkin agar Disclaimer di Kabupaten Bolmong dapat segera selesai. “Kami berharap Opini tahun ini Bolmong bisa keluar dari Disclaimer. Tentu ini bisa terwujud tergantung dari usaha kita semua,” Harap Rio.
Diketahui bahwa, aset Pemerintah Kabupaten Bolaang Mongondow, yanng terdiri dari sebanyak 48 Organisasi Perangkat Daerah (OPD), sampai dengan Bulan Januari 2020 tersisa Rp 8.818.013.465 yang masih di telusuri, berdasarkan data informasi yang diterima per 8 Januari 2020, total temuan yang berhasil diurai dan ditelusuri mencapai Rp 480.976.650.547.
Menurut Kepala Badan Keuangan Daerah (BKD) melalui Kepala Seksi Pendayagunaan dan Pemindatanganan, Michael Junus menjelaskan masih terdapat beberapa OPD yang belum mampu menyelesaikan temuan asset, Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Bolaang Mongondow hingga saat ini masih terus melakukan penyelesaian permasalahan asset yang menjadi temuan Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) RI perwakilan Sulawesi Utara, dengan nilai temuan mencapai Rp 489.794.664.012.
“Saat ini masih ada empat OPD, jika di total masih ada hampir Rp 8.818.013.465. Artinya sepanjang tahun 2019 Tim kerja ini sudah berusaha mengurai Rp 480,9 Miliar nilai asset yang jadi ganjalan dalam opini BPK,” Ungkap Junus.
(*/Iqh)
