Lensa.news, BOLMONG – Rapat Kerja Komite IV DPD RI bersama Menteri PPN/Kepala Bappenas Republik Indonesia, Suharso Monoarfa, terkait realisasi Program Kementrian Tahun 2019, terutama berkaitan dengan Pertumbuhan Ekonomi daerah, dan Rencana Pembangunan Nasional tahun 2020 bidang Ekonomi, Pendidikan, Kesehatan, dan Infrastruktur tahun 2020, yang dilaksanakan di Ruang GBHN, Gedung Nusantara V MPR/DPR/DPD RI, Rabu, (19/20) kemarin, dihadiri oleh Senator muda utusan Sulawesi Utara Cherish Hariette Mokoagow, B.A, MBA.
Dalam kesempatan tersebut Cherish menyampaikan beberapa point, termasuk mengenai pembangunan Bandara Loloda Mokoagow di Kabupaten Bolaang Mongondow, yang menurutnya dimana saat ini sedang diusulkan untuk peningkatan kapasitas panjang runway dari 2000 meter menjadi 3000 meter, dapat dimasukan dalam slot rencana pembangunan 2020.
“Pada kesempatan ini juga saya secara khusus meminta kepada pak menteri agar rencana pembangunan bandara Loloda Mokoagow kabupaten bolaang mongondow, dimana saat ini sedang diusulkan untuk peningkatan kapasitas panjang runway dari 2000 meter menjadi 3000 meter, dapat dimasukan dalam slot rencana pembangunan 2020 yang akan dibahas dengan Menteri Keuangan RI. Alhamdulliah usulan tersebut langsung mendapat respon positif dari pak menteri.” Kata Senator Muda ini Melalui akun fanpage Facebooknya.
Staf Ahli Senator muda Sulut di DPD RI, Drs. Eka Putra Utama Korompot, MSI saat dikonfirmasi lensa.news via WhatsApp terkait pembangunan Bandara di Bolmong, menjelaskan bahwa terkait rapat kerja kemarin ada beberapa hal yang disampaikan termasuk perluasan runway tersebut. “Selain perluasan runway bandara, juga ada terkait pengusaha,” Ujar Eka.
Dalam rapat tersebut senator muda Sulut ini menyampaikan beberapa poin kepada mitra terkait, di antaranya:
1. Dalam rencana pembangunan Nasional mesti memastikan bahwa arah pembangunan Nasional wajib memperhatikan aspek pemerataan pembangunan untuk mengurangi gap/ketimpangan antar kawasan.
2. Berorientasi pada penciptaan lapangan kerja dan peningkatan kesejahteraan masyarakat melalui paket kebijakan yang terukur dan tepat sasaran.
3. Rencana kebijakan pembangunan Nasional wajib berorientasi pada pembangunan berkelanjutan (sustainable development) yang memperhatikan keseimbangan antara keuntungan ekonomi, kelangsungan sosial, dan keberlanjutan lingkungan, sehingga manfaat pembangunan tidak hanya dinikmati oleh generasi saat ini tapi juga dapat diwariskan kepada generasi-generasi selanjutnya.
Pada akhir rapat kerja tersebut Cherish juga menyampaikan. “Sebagai anggota Himpunan Pengusaha Muda Indonesia, saya juga mengusulkan kepada Menteri untuk memperhatikan partisipasi pengusaha lokal dan pengusaha muda Nasional sebagai mitra Pemerintah dalam pembangunan Nasional. Hal ini dapat mendorong akselerasi dan daya saing pengusaha-pengusaha lokal di sektor usaha dalam Negeri.” Ujarnya.
(Iqh)
