Lensa.news,Boltim–Partai Amanat Nasional (PAN) meyakini meraup suara signifikan pada perebutan kursi DPR RI di dapil Sulawesi Utara. Saat ini rekapitulasi internal Dewan Pimpinan Wilayah (DPW) PAN Sulut, jumlah suara dari akumulasi 6 Caleg PAN sudah hampir mencapai seratus ribu. Sementara partai lainnya yang bahkan sudah mengklaim kursi ke senayan, ternyata belum mencapai angka maksimal. “Kami punya data internal. Dan caleg atau partai lainnya yang juga memperebutkan kursi ke DPR RI itu masih di bawah cakupan suara PAN. Jika sudah terkumpul keseluruhan, angka seratus dua puluh ribu suara se-Sulut itu bisa dicapai,” ungkap ketua DPW PAN, Sehan Landjar.
Dia juga meminta seluruh kader dan simpatisan PAN di bumi nyiur melambai untuk menjaga dan mengawasi seluruh pleno rekapitulasi suara yang saat ini sedang berlangsung di tingkat PPK (kecamatan). “Kursi kelima adalah milik PAN. Ini wajib diamankan seluruh kader maupun simpatisan partai di seantero Sulut. Jangan biarkan kecurangan bahkan potensi menggembosi suara partai kita,” ujar Sehan.
Kursi ke lima partai berlambang Matahari ini, bisa diprediksi setelah tim data DPW PAN Sulut melakukan rekapitulasi internal beberapa hari teralhir pasca pemungutan suara pemilu serentak 2019 pada 17 April lalu. Setelah PDIP yang bisa mencapai 2 kursi, kemudian Nasdem dan Golkar masing-masing 1 kursi, maka kursi ke 5 dan 6 itu rebutan PAN, Demokrat, dan Gerindra. “Kami paham jika ada opini yang berupaya dibentuk melalui media sosial atau media massa mainstream. Bahwa sudah ada partai yang mengklaim kursi ke senayan itu, bahkan kami dari PAN tidak memiliki kursi. Ini jelas pengkaburan opini. Sudah jelas suara PAN lebih menyebar dan punya basis daerah peraup suara besar. Sementara partai lain selain PDIP, Nasdem, dan Golkar itu tidak punya basis suara. Bagaimana bisa mengklaim kursi?” ketus Bupati Bolaang Mongondow Timur (Boltim) tersebut.
Saling klaim kursi menurut politisi gaek ini, justru merugikan masyarakat. Bahkan bisa jadi informasi hoax. Karena itu, Sehan juga mengimbau pemyelenggara pemilu baik KPU maupun Bawaslu, untuk bisa mencegah upaya klaim kursi atau suara terbanyak pada pemilu kali ini. Supaya tidak mengundang keresahan di masyarakat. “Parpol maupun penyelenggara pemilu serta seluruh stakeholder pemerintah, untuk bisa sama-sama mencegah pengaburan opini atau informasi hoax terkait pemilu. Ini akan menimbulkan perpecahan di masyarakat. Jangan sampai ada warga yang saling ejek dengan pendukung partai atau calon lainnya, dan mengakibatkan gesekan. Silahkan mengklaim, tapi itu pada tataran internal. Jangan menggunakan media untuk mengarahkan opini atau berita palsu,” ketusnya.
Hingga saat ini, aplikasi situng milik KPU belum mencapai angka rekapitulasi suara 50 persen khususnya wilayah Sulut. Sehingga, kepastian siapa pemilik kursi ke senayan belum ada. (Mg4).
