Lensa.News, BOLMONG–Perusahaan Semen PT Conch Sulawesi terus menimbulkan polemik bagi masyarakt lingkar tambang. Kali ini masalah rekruitmen tenaga kerja yang diketahui dilakukan secara tertutup. Padahal telah ada kesepakatan antara Pemerintah kabupaten Bolaang Mongondow (Bolmong) dan PT Conch Sulawesi.
Ini seperti yang diungkapkan Ketua Komisi I Dekab Bolmong, Yusra Alhabsyi SE bahwa apa yang disepakati bersama dengan Pemerintah daerah (Pemda) ternyata omong kosong bahwa rekruitment akan memprioritaskan warga masyarakat Bolmong terutama lingkar tambang, “Investasi tambang PT Conch di tanah Bolmong dari awal sampai hari selalu menciptakan polemik di tengah masyarakat, terutama masyarakat lingkar tambang, mulai dari persoalan lahan warga yang belum semuanya di ganti rugi, pemecatan karyawan yang dilakukan secara sepihak, buruh tidak semua memiliki jamin ketenaga kerjaan, sampai pada urusan tidak adanya toleransi waktu sholat Jumat, dan tidak mendapat waktu istirahat untuk sholat Tarawi. Hari ini yang terbaru perekrutan karyawan ternyata dilakukan secara tertutup yang berdampak pada kurangnya tenaga kerja lingkar tambang untuk mendapatkan kesempatan kerja,” beber Yusra, Senin (02/07/2018).
Sebagai wakil rakyat yang hidup di wilayah lingkar tambang. Yusra mengaku sangat faham betul apa yang terjadi di lingkungan PT Conc. Sehinggan dia meminta Pemda Kabupaten Bolmong untuk segera memanggil perusahaan yang tidak konsisten dengan kesepakatan yang telah dibuat bersama. “Sejak bulan Mei sampai saat ini sudah ada perekrutan karyawan besar-besaran, dan tidak berkoordinasi dengan dinas tenaga kerja bolmong. Bagaimana kesepakatan itu bisa diabaikan. Klarifikasi ke Pemda terkait hal ini kami tunggu agar polemik ini meluas. Mari berikan kenyamanan dan ketenangam bagi masyarakat lingkar tambang khususnya, masyatakat Bolmong umumnya,” tekan Yusra.
Akan hal ini, Yusra juga mngingatkan agar Perusahaan Semen PT Conch tidak menganggap remeh Pemda Bolmong dan masyarakat lingkar tambang. “Koordinasilah dengan Pemda. Dan perhatikan masyarakat lingkar tambang, karena mereka lah pihak pertama penerima dampak dari perusahaan,” tegas mantan aktivis Pergerakan Mahasiswa Islam Indonesia (PMII) Manado ini.
Sebagai penyambung lidah rakyat, Yusra pun merasa perlu menyampaikan semua ini. Dimana, hampir setiap hari, keluhan tersebut datang dari masyarakat yang meraaa di Dzolimi oleh perusahaan. Mulai dari keluhan ganti rugi lahan dari eks pemilik lahan, sampai pada perekrutan karyawan yang diduga dilakukan secara tertutup oleh perusahaan. “Masalahnya kompleks sekali. Bagi eks pemilik lahan, oleh perusahaan pernah menjanjikan bahwa eks pemilik lahan, anak hingga cucu akan dipekerjakan di perusahaan sebagai pengganti dari hilangnya mata pencaharian mereka sebagai petani. Ini perlu diperhatikan. Jangan nanti ada gerakan demo besar-besaran, barulah pihak perusahaan kemudian menyalahkan masyarakat, kami tidak mau masyarakat kami jadi penonton dinegeri sendiri,” tutup Yusra dengan nada keras. (Mg4).
