Lensa.News, KOTAMOBAGU– Pemerintah Kota (Pemkot) Kotamobagu melalui Dinas Sosial (Dinsos) menggelar Rapat Koordinasi penyaluran Bantuan Pangan Non Tunai (BPNT), Evaluasi pelaksanaan Sistem Layanan Rujukan Terpadu (SLRT) dan Pusat Kesejahteraan Sosial (PUSKESOS), Jum’at (30/8).
Rapat yang digelar guna menindaklanjuti surat edaran Menteri Sosial RI No.01/MS/K/07/2019 tentang Perum BULOG sebagai penyedia komoditas Bantuan Pangan Non Tunai (BPNT).
“Pokok pembahasan dalam rapat, untuk menindaklanjuti surat edaran menteri RI. Dimana, dalam surat menerangkan bahwa terhitung september suplier beras sudah di ambil alih oleh Perum Bulog dengan syarat harus memperhatikan waktu, sasaran, administrasi, harga, serta kualitasnya,” ujar Kadis Sosial Kotamobagu, Sarida Mokoginta, S.H dijumpai usai rapat.
Menurut Sarida, saat ini pihak Bulog telah melakukan pembenahan baik program maupun kinerja, terkait kualitas beras yang akan disalurkan ke KPM.
“Ini sudah menjadi dilema bagi masyarakat, karena setiap mendengar beras dari Bulog mereka selalu berfikir berasnya tidak bagus. Tetapi sekarang Bulog telah memperbaiki program serta kinerja. Pemerintah juga sudah menekankan ke Bulog bahwa beras yang di ambil harus dari beras lokal, mengingat bolmong raya merupakan daerah lumbung beras dari sulut,” pungkasnya.
Rapat yang digelar di aula rapat Kantor Dinas Sosial ini, dihadiri pihak Bank BNI, Kepala Perum Bulog Sub Bolmong, pendamping PDMT PUSKESOS, Agen penyalur BPMT Desa/Kelurahan serta Koordinato PKSH.
