Lensa.News, KOTAMOBAGU — Wali Kota Kotamobagu Ir. Tatong Bara menghadiri acara Musyawarah Rencana Pembangunan (Musrenbang) Nasional Rancangan RPJMN Tahun 2020-2024, yang diselenggarakan di Istana Negara, Jalan Medan Merdeka Utara Nomor 3 Gambir-Jakarta Pusat, Senin (16/12).
Kegiatan dihadiri Ketua MPR Ri, DPR RI, DPD RI, BPK,MA MK, Komisi Yudisial, Gubernur Bank Indonesia, para Menteri Kabinet Indonesia Maju, para Kepala Lembaga Pemerintah Non Kementerian(LPNK), Kementerian PPN/Bappenas, serta para Gubernur dan Bupati/Walikota Se- Indonesia.
Menurut Wali Kota Ir. Tatong Bara, 5 kebijakan yang menjadi penyampaian Presiden Ri Joko Widodo pada kegiatan tersebut, sudah dilakukan Pemerintah Kota (Pemkot) Kotamobagu. Diantaranya Pembangunan Infrastruktur, Peningkatan SDM, Penyederhanaan Birokrasi, Penyederhanaan Regulasi serta Transformasi Ekonomi.
“Lima kebijakan itu yang sudah dilakukan pemerintah, itu kan harus sesuai dengan APBD termasuk infrastruktur dan kapasitas SDM kita. Nah di anggaran 2020 kita sudah ada kebijakan untuk itu. Kalau penyederhanaan regulasi, ini yang harus dibicarakan dengan DPRD terkait perda-perda. Karena oleh presiden harus disederhanakan jangan sampai ada perda yang menyulitkan pengambilan keputusan pemerintah,” ujar wali kota melalui sambungan seluler pribadinya kepada sejumlah awak media.
Lanjut wali kota, “sebelumnya infrastruktur yang dimaksud oleh presiden, ada pengklasifikasian anggaran APBN, APBD Prov dan APBD Kab/Kota, misalnya APBN untuk bandara, APBD daerah harus mengkonek kan bandara ini dengan infrastruktur penunjang lainnya misalnya jalan, begitupun pelabuhan yang dibangun lewat anggaran APBN, maka kabupaten/Kota harus menganggarkan agar aksesnya terbuka, sampai pada penyesuaian ke dana desa. Di desa-desa dibuka juga misalnya ada infrastruktur agar sirkulasi untuk menuju ke sentra-sentra produksi, industri, pariwisata terbuka, itu maksudnya,” terang wali kota.
Sedangkan terkait transformasi ekonomi lanjut wali kota, yaitu menekan impor dan menaikan eksport. Sesuai arahan semua industri-industri yang ada di daerah perijinannya disederhanakan, agar supaya ada industri yang masuk untuk peningkatan eksport dan seterusnya.
“Komoditi Kotamobagu kan kopi, nah ini terus menerus kita lakukan penajaman termasuk intensifikasi pertaniannya, sehingga bisa menghasilkan skala produksi yang lebih besar. infrastruktur yang dimaksud bapak presiden tadi, yaitu bandara dan pelabuhan maka daerah harus mengakseskan kesana. Nah kotamobagu kan sudah konkrit dengan jalan lingkar, selebihnya dana desa itu harus menopang untuk membuka agar terkases ke sentra produksi ini. Sehingga trransformasi ekonomi tadi untuk peningkatan potensi komoditi atau potensi alam yang ada misalnya tambang, komoditi pertanian, maka akses itu harus kita buka agar semakin luas pertaniaannya kemudian pendampingan tekhnologi, supaya hasil tanamannya melipah. Jadi tidak lagi mengarapkan import tapi harus ada eksport,” pungkasnya.(*)
(Iqh)
