LENSA HUKRIM–Operasi Zebra Samrat 2017 yang dilakukan Satuan Lalu Lintas (Satlantas) Polres Bolmong dengan menggandeng tim gabungan, beberapa hari terakhir menuai kritikan masyarakat.
Operasi yang dilaksanakan disejumlah titik tersebut, mengapit beberapa instansi. Selain Polisi Militer (PM), Samsat, dan Satpol PP, operasi ini pun menggandeng Dinas Perhubungan (Dishub) Kotamobagu.
Kritikan tersebut muncul dari salah satu warga Kelurahan Kotamobagu, Jaya Kurniyawan. Dirinya mempersoalkan tugas pokok dan fungsi (Tupoksi) dari anggota Dishub saat melakukan operasi tersebut.
“Saya bingung, kok bisa Dishub mencegat saya dan menanyakan SIM. Bukannya itu tugas Polisi?, sementara saya kan pakai sepeda motor bukan mobil angkutan atau bentor yang semestinya mereka melihat surat KIR bukan SIM,” keluhnya kepada sejumlah wartawan Senin (6/11).
Disisi lain, Kepala Dishub Kotamobagu, Nasli Paputungan saat dikonfirmasi mengatakan, bukan masalah jika anggotanya melakukan tilang SIM kepada pengendara.
“Tidak masalah, karena itu operasi gabungan jadi bisa anggota saya menanyakan SIM selain surat-surat kendaraan lainnya. Kecuali operasi tidak dengan Polisi maka hanya surat KIR dan Angkutan umum saja yang kita cegat,” kata Nasli.
Sementara itu, Kasat Lantas Polres Bolmong, AKP Arke Parasan Palundun menerangkan, jika pada operasi gabungan yang digelar, pihak Dishub hanya bisa menilang surat kendaraan angkutan umum seperti KIR dan kendaraan berpelat kuning.
“Tentu tidak bisa. Kalau SIM itu kewenangan Polisi. Kecuali, saat mereka mencegat kendaraan angkutan umum kemudian ada anggota Satlantas maka mereka hanya bisa mengkoordinasikan untuk ditilang,” terang Arke.
Menurutnya, setiap instansi terkait memiliki kewenangan serta tugas pokok dan fungsi masing-masing.
“Contohnya, kalau ada anggota TNI yang melanggar, maka ada Polisi Militer yang akan mencegatnya. Pol PP memantau ASN yang berkeliaran misalnya disaat jam kerja, Samsat juga memeriksa pajak kendaraan, begitupun Dishub, mereka hanya bisa memeriksa surat KIR atau yang berkaitan dengan tugas mereka,” jelasnya.
“Menurut saya tidak masalah jika kita saling berkoordinasi. Sebab operasi ini demi meningkatkan kesadaran masyarakat dalam berkendara,” tambahnya. (ren)
