Lensa.News,KOTAMOBAGU – Tanggal 9 Februari diperingati sebagai Hari Pers Nasional, disingkat HPN. Berbicara soal pers dan hari pers nasional, ada cerita kelamnya profesi wartawan di Indonesia. Bagaimana ceritanya?
Berdasarkan Keputusan Presiden Nomor 5 tahun 1985, hari pers nasional telah digodok sebagai salah satu butir keputusan kongres ke-28 Persatuan Wartawan Indonesia (PWI) yang dilaksanakan di kota Padang Sumatera Barat, pada tahun 1978. Kesepakatan tersebut terlepas dari kehendak masyarakat untuk menetapkan satu hari bersejarah untuk memperingati peran dan keberadaan pers secara nasional.
HPNl diselenggarakan setiap tahun secara bergantian. Pada tahun ini, Surabaya akan menjadi tuan rumah untuk rapat dan peringatan hari pers nasional, dengan tema ‘penguatan ekonomi kerakyatan berbasis digital’.
Pers nasional dapat berkembang dan mencapai keberhasilan bukan tanpa alasan dan dukungan. Namun harus diketahui bahwa pers pernah mengalami masalah sejarah yang cukup kelam. Hari Pers Nasional masuk ke dalam salah satu sejarah lahirnya PWI.
Selain itu, organisasi PWI merupakan salah satu organisasi tunggal wartawan pada masa era Soeharto, yang lahir pada 2 Februari 1946. Dalam tulisan tersebut juga disebutkan bahwa pada era itu, pencetusan ide untuk memperingati Hari Pers Nasional muncul dalam Kongres PWI pada tahun 1978 yang saat itu diketuai oleh Menteri Penerangan, Harmoko. Pada tahun 1985, muncullah Keputusan Presiden (Keppres) yang menetapkan tanggal 9 Februari sebagai HPN.
Tidak hanya sampai informasi itu saja, namun Hari Pers Nasional sebenarnya menjadi topik utama yang banyak dibicarakan sebagai salah seorang budayawan, Taufik Rahzen, yang pernah mengusulkan adanya Hari Pers Nasional untuk masuk ke dalam surat kabar harian berbahasa Melayu yang dirilis oleh pribumi. Koran itu menyuarakan suara mereka terhadap kolonial. Hal ini jelas mengundang masalah bagi banyak penjajah karena bisa menimbulkan kudeta dan perginya penjajah.
Di sisi lain, hancurnya rezim Orde Baru kala itu menjadikan teman-teman pers yang bergabung merasa terbebas dan dapat menyuarakan berbagai hal yang kala itu menjadi hal yang membahayakan. Pada masanya, pers atau wartawan memiliki keterbatasan dalam menyuarakan pendapat ataupun informasi. Terutama melibatkan pemerintah.
Selain itu, banyak pers yang menghilang bahkan terbunuh pada masa Orde Baru yang menyebarkan informasi mengenai fakta pemerintah ataupun menyebarkan informasi yang salah dan bersifat memfitnah. Hal ini menjadikan banyak orang yang berprofesi pers menjadikan profesi menantang dalam menegakkan keadilan.
Setelah perjalanan panjang akhirnya kebebasan pers dimulai pada periode setelah Orde Baru mulai runtuh. Dengan dibentuknya Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 tentang Pers oleh Presiden BJ Habibie, pers mulai mengembangkan profesi dan ranah sebagai penggiat informasi dan aturan tentang pers tersebut diberlakukan hingga saat ini. Secara norma tertulis, pers mendapatkan perlindungan hukum dan kebebasan di bawah naungan UU tersebut. (Bersambung)
