BOLSEL – Kendatipun tengah berada di daerah pemilihan (Dapil) di Sulawesi Utara, etos kerja anggota DPR RI Komisi V, Hi Herson Mayulu (H2M) untuk menunaikan tugas pokok dan fungsinya (Tupoksi) terus terjaga. Bukti yang tersodor cukup sering.
Teraktual, Kamis (21/01) Bupati pertama pilihan rakyat Bolsel ini secara virtual mengikuti rapat kerja (Raker) antara Komisi V dan Kementerian Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (PUPR) Republik Indonesia, salah satu mitra kerja Komisi V, dengan agenda membahas Evaluasi Anggaran Tahun 2020 dan Program Kerja Kementerian PUPR tahun 2021.
H2M tampak serius mendengarkan paparan dalam Raker, sekaligus menyampaikan pokok pikiran (foto: Istimewa)
Raker yang dihadiri langsung oleh Menteri M Basuki Hadimuljono itu dimanfaatkan dengan antusias oleh sejumlah anggota Komisi V, termasuk H2M, untuk menyampaikan berbagai pandangan dan tanggapan mereka terkait berbagai isu krusial yang saat ini sedang dihadapi bangsa Indonesia.
Isu-isu itu diantaranya mendorong peran Kementerian PUPR secara maksimal dalam menangani bencana alam yang sedang terjadi di beberapa daerah.
Adapun kesimpulan Raker Komisi V DPR bersama Menteri PUPR yang dipimpin ketua rapat, Lasarus adalah:
1. Komisi V DPR mengapresiasi atas capaian realisasi kementerian TA 2020
2. Komisi V DPR sepakat dengan kementerian PUPR dalam melakukan refocusing/penghematan dan realokasi belanja program kegiatan TA 2021 sembari tetap memperhatikan program prioritas nasional dan penambahan alokasi program kegiatan Padat Karya Tunai yang memberi manfaat sebesar besar nya kepada masyarakat dalam massa pandemi saat ini .
3. Komisi V DPR meminta kementerian PUPR agar selama masa transisi pengalihan BPWS (Badan Pengembangan Wilayah Surabaya-Madura) ke kementerian PUPR dilaksanakan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan,
4. Terkait dengan bencana alam beruntun di berbagai daerah, Komisi V DPR meminta agar Kementerian PUPR meningkatkan dukungan program/kegiatan tanggap darurat, rekonstruksi dan rehabilitasi terhadap daerah terdampak bencana tersebut sembari menyiapkan langkah strategis mengantisipasi terjadinya longsor di jalan nasional dan jalan tol.
5. Komisi V DPR mendorong kementerian PUPR untuk berkoordinasi dengan lembaga terkait dalam rangka mengembalikan fungsi hutan sebagai daerah konservasi air. (*/Rmd/sumber: Rumah Aspirasi H2M)
